Penduduk Indonesia mencapai 235 juta jiwa, di mana ±
200 juta di antaranya adalah pemeluk Islam. Sehingga, pada era mendatang,
konsumen akan semakin kritis. Kesadaran terhadap kehalalan produk yang
dikonsumsi menjadi hal utama. Hasil survei LPPOM MUI pada 2009 menunjukkan
kepedulian masyarakat Indonesia terhadap produk halal mencapai 70%, dan
meningkat menjadi 92% pada akhir 2010. Sayangnya, tingginya minat dan
kepedulian masyarakat terhadap produk halal belum diiringi dengan jumlah produk
halal yang beredar di pasaran. Saat ini produk yang telah bersertifikat halal
MUI baru mencapai 36,37%, dari 113.515 unit
produk makanan teregristrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang
bersertifikat halal MUI hanya mencapai 41.695 jenis produk. (halalwatch.com)
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, “Hanya yang diharamkan atas kamu ialah bangkai,
darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah melainkan
dengan nama berhala. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya
(mengkonumsinya), sedang ia tiada aniaya dan tiada pula melampaui batas, maka
tak ada dosa terhadapnya. Sungguh Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang“.
Abdul Razak, Sekjen MUI menegaskan tidak ada toleransi
baik bagi obat-obatan maupun makanan untuk terstandarisasi dari segi
kehalalannya. Konsumen Indonesia mempunyai hak untuk mendapat perlindungan
terkait jaminan apa yang dikonsumsinya. Obat memang berbeda dengan makanan,
bila makanan masyarakat punya pilihan untuk membeli atau membuat sendiri,
sedangkan obat, tidak bisa dibuat dirumah seperti makanan, hanya seorang ahli
farmasi yang bisa dan mempunyai hak untuk membuat obat. Saat masyarakat sakit
dan mendapat resep obat dari dokter, tanpa berfikir halal dan haram pasti akan
dikonsumsi oleh masyarakat yang sakit agar mendapat kesembuhan. Karena itulah,
masyarakat Indonesia menuntut RUU Sertifikat Halal pada Obat segera disahkan.
Pernyataan tegas Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi
tentang ketidak setujuannya dalam sertifikat halal pada produk obat membuat
masyarakat semakin bingung, ada saja yang berpendapat bahwa itu merupakan salah
satu cara Menkes mengalihkan isu PKN (Pekan Kondom Nasional) yang sebelumnya
mendapat penolakan besar-besaran pula oleh publik. Namun, Direktur Jenderal
Bina Kefarmasian Maura Linda Sitanggang mendukung pernyataan Menteri Kesehatan
tersebut dengan mengatakan tak mungkin melakukan sertifikasi halal pada
obat-obatan. Formulasi sebuah obat begitu komplek. “Kementerian juga belum siap
untuk melihat apakah ada unsur halal atau haram pada sebuah obat,” kata Maura
di kantor Kementerian Kesehatan, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat
(6/12/2013).
Sebagai seorang farmasi saya mengakui bahwa obat-obatan
memang berbeda dengan makanan. Untuk satu obat saja, butuh penelitian bertahun
dan dana yang lumayan besar. Semenjak di bangku kuliah, kami memang tidak
ditekankan untuk melihat kehalalalan asal bahan dasar obat, Namun di Farmasi
UIN kami mendapat mata kuliah Kimia Makanan Halal yang didalamnya diajarkan
bagaimana menganalisa kehalalan suatu produk dan bahan dasar apa saja yang
memiliki titik kritis kehalalan.
Eksipien yang ada di Dunia saat ini memang dikuasai
oleh barat, sehingga bukan asal bahan dasar pembuatanya yang utama, namun
sertifikat standarisasi keamanannya yang menjadi nomer pertama. Seorang farmasi
memang diajarkan bagaimana cara membuat obat yang aman, dengan efikasi yang
tinggi dan efek samping yang minim. Sehingga mungkin saja ilmuwan barat
memilih menggunakan bahan yang tidak halal karena memang hanya bahan
tersebutlah yang menimbulkan efek samping yang sedikit, contohnya vaksin virus
yang masih menggunakan darah sebagai kulturnya dan enzim babi sebagai
katalisatornya.
Akar dari permasalahannya menurut saya pribadi adalah, mendukung
pernyataan prof. Hasbullah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, yang menyatakan bahwa saat ini hampir 95
persen bahan baku obat merupakan impor. Sehingga untuk memastikan kehalalan
bahan baku obat, harus langsung ke industri yang terkait misal ke Amerika
Serikat atau Eropa. Sehingga sampai detik ini yang bisa dilakukan oleh
pemerintahan Indonesia adalah menjamin mutu bahan-bahan import tersebut dengan
melakukan tes khasiat keamanan dan mutu oleh BPOM.
Ibu Maura juga menambahkan : Tenaga ahli, bisa saja
memilih komponen halal sejak awal pembuatan obat. “Tapi kami akan mengalami
kesulitan jika mencari sesuatu yang tak ada alternatifnya,” kata dia.
Sebenarnya, ahli farmasi sejak awal bisa menghindari bahan yang tak halal.
“Tapi new chemical entity yang ada bukan buatan Indonesia.” Sehingga,
pemerintah tak bisa mengontrolnya. Wacana sertifikasi halal ini juga banyak
menuai kontra dari produsen bahan farmasi, karena dinilai akan mematikan
industri farmasi, terutama skala industri kecil menengah.
Sehingga saat tahu kedudukan dari permasalahan ini,
menurut saya pribadi adalah RUU Jaminan Produk Halal ini tetap saja harus
disahkan dengan diikuti langkah-langkah strategis dari pemerintah Indonesia.
Sampai kapan pemerintah akan membiarkan obat-obatan di Indonesia terkesan
abu-abu? Masyarakat butuh kepastian, karena selain mengandung babi atau dalam
prosesnya menggunakan babi, masih ada bahan dasar lainya yang juga memiliki
titik kritis kehalalan, contohnya gelatin sapi yang harus dipastikan sapi
tersebut disembelih menggunakan nama Allah atau tidak, obat yang mengandung
darah dan bisa hewan buas, contohnya ular, dan lain-lain.
Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini harus
sudah dipikirkan oleh Pemerintah, sehingga ada progress yang akan membawa
perubahan dikedepannya, bukan hanya menilai kesulitan dan membiarkan keadaan
tetap seperti ini. Menurut saya langkah strategi yang diperlukan adalah pertama,
dengan membentuk tim penelitian khusus agar Indonesia dapat memproduksi bahan
baku sendiri dan menciptakan bahan-bahan baku yang halal baik dari tanaman atau
hewan yang halal di konsumsi. Kedua, ketika pemerintah mewajibkan Industri
farmasi untuk mensertifikasi halal pada produknya, maka pemerintah harus
berkomitmen dengan memudahkan birokrasi dan mengalokasikan dana dalam
pengaudit-an yang diadakan terus menerus dan berkelanjutan, sehingga industri tidak
mempunyai alasan dengan merasa terbebani dalam pembiayaannya. Ketiga,
menanamkan kepada mahasiswa farmasi atau apoteker akan pentingnya memilih asal
bahan baku yang halal pada obat, sehingga mahasiswa akan menjadi garda terdepan
pula dalam meneliti bahan-bahan yang dapat menjadi bahan baku dalam obat dan
akhirnya Indonesia dapat memproduksi obat-obatan sendiri.
Program BPJS yang akan diadakan 1 Januari mendatang
menjadi sorotan karena di program tersebutlah, masyarakat yang sakit akan
diberikan obat oleh dokter sesuai dengan ketersediaan produk obat tersebut di
Indonesia. Selama proses pencarian obat-obat halal sebagaimana strategi yang
saya tawarkan diatas, maka obat yang haram bisa saja dikatakan darurat dan
boleh dikonsumsi pasien untuk mencapai kesembuhan. Namun, pilihan akhir kembali
diberikan kepada pasien, pasien yang berhak memilih apa saja yang akan ia
konsumsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar